TUGAS METODE RISET

REVIEW JURNAL 2

TEMA : PERKEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DI INDONESIA

JUDUL : PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA KECIL DAN

MENENGAH DALAM MEMANFAATKAN HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL

SUMBER :

Idham Bustamam

Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA KECIL DAN

MENENGAH DALAM MEMANFAATKAN HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, untuk dunia perdagangan

internasional batas negara boleh dikatakan hamper tidak ada lagi, karena

setiap negara telah menyepakati kesepakatan internasional di bidang

perdagangan seperti WTO, APTA, APEC dan lain sebagainya harus

tunduk kepada kesepakatan tersebut. Dengan demikian setiap negara

tidak dapat lagi melindungi perekonomiannya dengan kebijakan tarif

maupun fiskal melebihi kesepakatan yang telah diterapkan. Termasuk

diantaranya pemberian perhatian khusus terhadap perlindungan pada hak

kekayaan Intelektual (HaKI) yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian

(Agreement Establishing The Word Trade Organization) yaitu salah satu

persetujuan di bawah WTO berupa perjanjian atau persetujuan mengenai

aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual,

termasuk perdagangan palsu (Agreement on the Trade Related Aspect of

Intellectual Property Rights atau persetujuan TRIP’s, Including Trade in

Counferfeit Goods). Indonesia telah mengikrarkan ikut dalam organisasi

perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) dengan

mengesahkan keikutsertaannya dalam Undang-Undang No.7 Tahun

1997.

Dalam era tersebut persaingan yang terjadi adalah persaingan antar

produsen ataupun perusahaan dan bukan lagi antar negara. Siapa yang

dapat bekerja lebih professional dan efisien itulah yang keluar sebagai

pemenang dan dapat eksis di pasar.

2. Rumusan Masalah

Kalau dilihat dari judul penelitian, maka dapatlah diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut :

1). Sejauhmana sebenarnya minat dari Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah untuk memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

2). Sejauhmana pemberian penyuluhan-penyuluhan HaKI oleh lembagalembaga

pemerintah yang terkait.

3). Sejauhmana hambatan-hambatan yang dihadapi Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah selaku pemanfaat HaKI.

3. Tujuan dan Manfaat

1). Tujuan

Tujuan dari penelitian ini dapat disampaikan antara lain :

– Seberapa minat untuk memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual

(HaKI) bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

– Faktor-faktor penyebab kurang minatnya untuk memanfaatkan

Hak kekayaan Intelektual (HaKI) bagi koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

2). Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga, dinas

terkait, serta KUKM sebagai bahan penyusunan rencana kebijakan

yang akan datang.

4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi :

1). Gambaran produk-produk yang dihasilkan KUKM

2). Langkah-langkah operasional yang telah dilakukan instansi, dinas

yang menangani HaKI

3). Faktor-faktor penghambat dalam mendapatkan HaKI oleh Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Arti penting HaKI adalah :

1. “Sebagai suatu sistem, HaKI sebagai sarana pemberian hak kepada

pihak-pihak yang memenuhi persyaratan dan memberikan perlindungan

bagi para pemegang hak dimaksud; dan

2. HaKI adalah alat pendukung pertumbuhan ekonomi sebab dengan

adanya perlindungan terhadap HaKI akan terbangkitkan motivasi

4

manusia untuk menghasilkan karya intelektual”. (UU Hak Cipta, Paten

& Merek, 2001).

1. Merek

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang PATEN

dan MEREK Tahun 2001, khusus untuk merek diatur oleh Undangundang

Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Yang dimaksud “Merek” adalah tanda yang berupa gambar,

nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi

dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Merek merupakan karya intelektual yang menyentuh kebutuhan

manusia sehari-hari dalam melengkapi hidupnya misal saja untuk

makanan, minuman dan keperluan sekunder seperti TV, radio, kulkas,

AC dan alat rumah tangga lainnya. Selain sebagai tanda yang mudah

dikenal pelaku konsumen juga dapat memberikan jaminan bagi kualitas

barang jasa apabila para konsumen sudah terbiasa menggunakan merek

tertentu untuk kebutuhannya.

2. Sosialisasi Mendapatkan HaKI

Untuk meningkatkan kesadaran tentang HaKI sangat perlu

dilakukan sosialisasi pada masyarakat. Penilaian komersial patut

dihargai bagi seseorang yang telah maju dalam berbisnis. Nilai

komersial bisa hilang apabila usaha tersebut tidak diikat erat-erat dengan

ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia kelihatannya HaKI kurang

diminati oleh pelaku bisnis, karena kurangnya penyuluhan, kurangnya

pembinaan pemerintah bagi usaha yang telah mulai baik jalannya. Hal

tersebut disebabkan kultur masyarakat yang beranggapan

memperbanyak karya intelektual dengan mempromosikan karya tersebut

tidak perlu otorisasi, ada yang beranggapan tanpa HaKI barang/produk

juga terjual, dan biaya administrasi tinggi berarti menambah beban usaha

saja. Persepsi yang keliru di kalangan masyarakat khususnya pengusaha

tersebut perlu segera diluruskan dan diperbaiki dengan memberikan

pengertian-pengertian yang jelas tentang HaKI.

3. Sengketa Merek Bagi Pelaku Bisnis

Sengketa merek sering terjadi bagi pengusaha yang usahanya

sudah maju dan berkembang dengan baik dengan merek dagang dikenal

oleh seluruh lapisan masyarakat, dimana merek dagangnya telah

dipalsukan oleh pengusaha lainnya.

Sengketa penggunaan merek tanpa hak dapat digugat dengan

delik perdata maupun pidana, disamping pembatalan pendaftaran merek

tersebut. Tindak pidana dalam hal merek dapat dibagi 2, yaitu Tindak

Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan :

Pasal 92 ayat 1 : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak

menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi

geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan

barang yang terdaftar, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

III. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terpilih sampel ada 4 (empat) propinsi yaitu

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan

Lampung. Terpilihnya empat propinsi tersebut berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan bahwa informasi dan data diperoleh dapat

mewakili Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tersebar sampai

pelosok Indonesia. Demikian pula jenis usaha yang akan dilihat beragam

usaha industri rumah tangga, merupakan mata pencaharian tetap bagi

pebisnis kecil, dengan administrasi sangat sederhana, tenaga kerja

setempat (lokal), jam kerja pun belum tentu memenuhi standar yang

ditetapkan pemerintah. Disamping itu pertimbangan lain adalah dana

dan tenaga yang tersedia.

2. Populasi Penelitian

Dari empat propinsi yang diteliti maka data-data diambil sebagai

berikut : setiap propinsi 3 kabupaten/kota berarti daerah survey 12

kabupaten/kota. setiap kabupaten/kota diambil datanya 5 koperasi dan 5

usaha kecil dan menengah. Koperasi yang disurvei berjumlah 60

koperasi, dan 60 usaha kecil dan menengah. Jumlah data terkumpul yang

diperoleh 120 koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Data-data yang

telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui minat dari pada pembisnis

dalam memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

3. Penarikan Sampel

Penelitian ini mempergunakan teknik antara lain :

a. Field Work Research

Penelitian langsung ke lapangan tempat obyeknya

(observasi). Dengan cara interview-interview sekaligus mengisi

daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Interview untuk Koperasi

dapat ditujukan pada pengurus koperasi dan manajer koperasi. Bagi

usaha kecil dan menengah interview langsung ditujukan pada

pemilik usaha.

Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam

proses tanya jawab ini, dan masing-masing pihak dapat

menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.

b. Library Research

Pengamatan deskriptif diperlukan untuk mendapatkan

informasi tentang berbagai permasalahan yang berhubungan dengan

materi penelitian. Teknik tersebut sangat banyak manfaatnya,

memberikan keterpaduan antara teori dengan praktek lapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pengusaha

1). Persepsi Dan Pemanfataan HaKI

Dari hasil survei lapangan diketahui bahwa 100,00%

responden menyatakan pernah mendengar tentang HaKI.

Penyuluhan yang telah diperoleh yaitu, dari instansi terkait

(pembina) hanya 18,75%, melalui media massa 5,00%, dan melalui

pengusaha 76,25%. Pemahaman tentang HaKI, dari responden

yang mengatakan mamahami 30,00%, dan yang tidak paham HaKI

70,00%. Guna kemajuan usaha telah pula diperoleh informasi yang

jelas, bahwa responden mengatakan tanpa HaKI perusahaan tetap

jalan 75,00%, dan yang mengatakan terhambat jalannya 25,00%

2. Faktor Mempengaruhi Mendapatkan HaKI

1). Permohonan Dan Biaya HaKI

Persyaratan pengajuan permohonan untuk mendapatkan

HaKI telah ditetapkan oleh Departemen Hukum Dan HAM Cq.

Direktorat Jenderal HaKI. Baik untuk permohonan Paten maupun

Merek.

Permohonan administrasi sebagai berikut:

– Pemohon langsung mengajukan permohonan kepada Dirjen

HaKI di Jakarta.

– Mengoreksi salah atau benar permohonan oleh Ditjen HaKI

melalui Tim.

– Permohonan ditolak Ditjen HaKI, untuk perbaikan cukup

memakan waktu.

– Pembayaran biaya permohonan, rekening nomor 311928974

BRI Cabang Tangerang atas nama Direktorat Jenderal HaKI.

– Kantor Wilayah (Daerah) atau pejabat yang ditunjuk,

membubuhkan tanda tangan dan stempel pada permohonan

diterima.

(1). Biaya Paten antara lain terdiri dari :

– Biaya permohonan paten

12

– Biaya pemeriksaan substansi paten

– Penulisan deskripsi, abstrak, gambar

– Biaya lain-lain

(2). Biaya Merek antara lain terdiri dari :

– Biaya permohonan merek

– Biaya perpanjangan merek

– Biaya pencatatan pengalihan hak merek

– Biaya lain-lain

2). Usaha Koperasi dan Usaha Kecil

Responden yang diwawancarai kebanyakan usaha bergerak

dalam lingkungan industri kerajinan rakyat (industri alat rumah

tangga). Kegiatan usaha mempekerjakan keluarga, tetangga dan

penduduk sekitar tempat usaha. Pengembangan usaha

relatiflamban, karena modal kecil, usaha turun temurun, kadangkadang

produksi berdasarkan pesanan. Bagi koperasi, jenis usaha

ditekuni umumnya unit toko dan unit simpan pinjam yang

kebanyakan melayani anggotanya. Ada jenis usaha lain yang

didirikan koperasi, tapi belum banyak berkembang, oleh karena itu

untuk membiayai usaha tersebut diambilkan dananya dari usaha

yang telah maju.

Bagi usaha koperasi pengambilan keputusannya berbeda

sekali dengan keputusan diambil usaha kecil termasuk usaha

menengah. Keputusan yang diambil koperasi berdasarkan

kehendak para anggota, disalurkan melalui rapat anggota. Pengurus

koperasi tidak mempunyai wewenang dalam menentukan kegiatan

baru, lebih-lebih kegiatan tersebut memerlukan biaya-biaya.

Bila pengurus ingin untuk mendapatkan HaKI, maka

pengurus koperasi harus mendapatkan persetujuan dari anggota

dengan rencana kerja yang disahkan. Koperasi milik anggota

dengan semboyan “dari, oleh, untuk” anggota. Rencana kerja yang

telah disahkan melalui rapat, sangat penting bagi organisasi

koperasi untuk mengetahui hasil kerja pengurus dalam satu tahun

buku. Didalam neraca tahunan terlihat apakah suatu koperasi rugi

atau untung. Karena lambatnya keputusan yang diambil harus

melalui rapat anggota, bila ada peluang usaha yang harus

diputuskan waktu itu juga, tidak dapat diputuskan. Akibatnya

koperasi tidak dapat mengambil peluang usaha. Beberapa orang

pengurus dan manager yang ditunjuk mengelola usaha koperasi,

bukan membuat keputusan tetapi menjalankan keputusan yang

telah ada berdasarkan hasil rapat anggota. Pengurus

mempertanggung jawabkan hasil kerjanya selama tahun buku

kepada rapat anggota, sedangkan manager mempertanggung

jawabkan hasil kerjanya kepada pengurus, karena manager

diangkat pengurus dalam surat keputusan dengan masa jabatan

telah ditetapkan. Pekerjaan yang ada di koperasi, baik administrasi

13

organisasi, administrasi usaha dipertanggung jawabkan pengurus

pada akhir tahun buku dalam rapat anggota tahunan (RAT).

3). Kiat-Kiat Peningkatan Pemanfaatan HaKI

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sudah

seharusnya dapat meningkatkan pemanfaatan penggunana HaKI

oleh koperasi, usaha kecil dan menengah. Memberikan peran yang

luas pada Kanwil Hukum Dan HAM didaerah (dinas didaerah)

antara lain :

(1). Pemberian penyuluhan bersama dinas terkait secara kontinu.

(2). Permohonan yang disampaikan koperasi, usaha kecil dan

menengah melalui Kanwil Hukum Dan HAM di daerah

(dinas daerah), segera dikirim kepada Direktorat Jenderal

HaKI di Jakarta, untuk disahkan.

(3). Bagi daerah pemohon yang tinggal dipedesaaan jauh dari

Jakarta (luar Jawa), administrasi pemohon dijamin tidak

mengalami kekeliruan.

(4). Biaya permohonan, biaya lain-lain, besar biayanya ditinjau

kembali.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil survei lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1). Rata-rata responden pernah mendengar HaKI (100,00%), tetapi

belum mengerti arti dan pentingnya, serta prosedur pengajuan

administrasi.

2). Rata-rata responden mengatakan tanpa HaKI perusahaan tetap

jalan (75,00%). Usaha dikelola kecil-kecil dan diantaranya ada

usaha yang turun-temurun

3). Rata-rata responden mengatakan kurang berminat memiliki HaKI

(52,50%), dan tidak berminat (45,25%). Ini disebabkan biaya

dikeluarkan akan mengganggu kelancaran usaha.

4). Hasil jajak pendapat dilapangan (survei responden) mengatakan,

menunggu penyuluhan tentang HaKI dari pemerintah dan instansi

terkait.

2. Saran-Saran

1). Penyuluhan HaKI didaerah-daerah terus ditingkatkan, agar

koperasi, usaha kecil dan menengah mengetahui arti dan

pentingnya HaKI.

2). Biaya permohonan, biaya administrasi, dan biaya lain-lain agar

ditinjau kembali, termasuk syarat pembayaran. Pembayaran oleh

pemohon setelah permohonan diterima, yang disyahkan Direktorat

Jenderal HaKI Jakarta.

14

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian. Departemen Koperasi, Direktorat Jenderal Bina

Lembaga Koperasi. Jakarta.

Anonimous, (1995). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995

Tentang Usaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha

Kecil, Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan. Jakarta.

Anonimous, (2001). Undang-undang Republik Indonesia Tentang Paten dan

Merek Tahun 2001. Penerbit “Citra Umbara”. Bandung.

Hadi Sutrisno, (1993). Metodologi Research. Penerbit. “Andi Offset”,

Yogyakarta.

Maulana Insan Budi, (2000). Peran Serta LSM dalam Pemberdayaan KPKM di

Bidang HaKI khususnya Merek Dagang. Disampaikan dalam Workshop

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Melalui Kebijakan

Merek Dagang dalam Menghadapi Diberlakukannya Kesepakatan

Ketentuan TRIP’s. Jakarta.

Nahar Rahimi SH, (2000). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek di

Indonesia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: