Perlukah Campur Tangan Pemerintah Dalam Perekonomian Indonesia.

Perlukah Campur Tangan Pemerintah Dalam Perekonomian Indonesia.

 

Menurut saya pemerintah dalam perekonomian Indonesia sangat berperan penting karena dengan adanya pemerintah dalam perekonomian maka semua dapat dikendalikan dengan baik. Campur tangan pemerintah di dalam perekonomian memang tak perlu dipandang sebagai pantangan. Tetapi sebaliknya, banyak campur tangan tak menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi. Banyaknya campur tangan pemerintah juga tak otomatis mencerminkan kuatnya peranan pemerintah, apalagi kalau bercampur baur dengan kepentingan pribadi atau motif politik elit penguasa. Jadi sejak awal harus dibedakan dengan tegas antara kepentingan pemerintah yang mewakili secara sah kedaulatan rakyat dengan kepentingan pribadi-pribadi elit penguasa. Kalau pada tahap ini saja kita sudah kehilangan jejak, jangan banyak berharap campur tangan pemerintah akan memberikan dampak positif yang lebih besar ketimbang dampak negatifnya.                                 Campur tangan harus diiringi dengan otonomi pemerintah-bahkan ada yang berpendapat harus dengan strong autonomy of state-dalam memformulasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan menerapkannya. Otonomi ini pun merupakan suatu syarat perlu (necessary condition), jadi belum tentu menjamin keberhasilan, karena pada gilirannya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menerapkan otonomi itu sendiri. Di sini kita bicara kapasitas pemerintah untuk membaca medan laga, mempertimbangkan daya absorpsi sosial-politik masyarakat yang dihadapinya, yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian tak ada bentuk final dari sosok keterlibatan pemerintah yang optimal. Yang penting adalah kemampuan suatu sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan baru.

Adapun fungsi pemerintah dalam perekonomian adalah :

Fungsi Alokasi

—        Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas

—        Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu

—        Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumahtangga perusahaan

—        Fungsi Distribusi

—        Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien

—        Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan:

—        perpajakan

—        subsidi

—        pengentasan kemiskinan

—        transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin

—        bantuan pendidikan

—        bantuan kesehatan, dll

—        Fungsi Stabilisasi

—        Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta / perusahaan

—        Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal:

—        Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain

—        Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif:

—        inflasi terkendali

—        sistem keamanan terjamin

—        kepastian hukum terjaga

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: